Jakarta (Mimbarkita.com) – Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian negara dengan kinerja anggaran 2019 terbaik. Penghargaan ini didapat setelah Kemenkumham menempati posisi teratas dalam kategori kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran besar (di atas Rp 10 triliun).
Atas prestasi tersebut, Kemenkumham mendapatkan insentif Rp 100 miliar rupiah dan langsung dikurangkan dengan ketetapan penghematan di Kemenkumham, yang semula Rp 795 miliar menjadi Rp 695 miliar.
Pada kategori pagu anggaran besar, Kementerian Keuangan berada pada peringkat kedua (menerima insentif Rp 80 miliar) dan Kementerian Kesehatan di posisi ketiga (insentif Rp 70 miliar).
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi yang terbaik pada kategori pagu anggaran sedang (Rp 2,5 – 10 Triliun). Adapun Badan Tenaga Nuklir Indonesia menerima penghargaan tertinggi di kategori pagu anggaran kecil (di bawah Rp 2,5 triliun).
Penetapan Kemenkumham sebagai kementerian dengan kinerja anggaran 2019 terbaik tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan No. 154/KMK.02.2020 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Penerima Insentif dan Besaran Insentif Tahun Anggaran 2020 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019.
“Selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah memperlihatkan kemampuannya dalam melaksanakan, mengelola, dan mengatur keuangan secara efektif dan efisien esuai dengan aturan yang ada,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, dalam keterangan pers, Selasa (21/4/2020).
“Penghargaan ini tentu merupakan prestasi yang baik. Semoga bisa dipertahankan, termasuk lewat pengelolaan yang transparan dan akuntabel demi kepentingan kinerja kementerian dan kepentingan terbaik rakyat. Saya harapkan juga penghargaan ini menjadi tambahan semangat untuk mengelola anggaran di tahun-tahun ke depan,” katanya.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan transformasi yang terus dilakukan Kemenkumham terkait pengelolaan anggaran. Sejak 2015, Kemenkumham berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK empat kali berturut-turut.
“Semua kerja keras menggunakan serta mengelola anggaran ini tak lain karena kami sadar betul bahwa ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan hingga sekecil-kecilnya” kata Menteri Yasonna Laoly.(rls/mkc)
