INDRAGIRI HULU (Mimbarkita.com) - Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Riau, dalam menerapkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 tidak sebatas omongan.

Keseriusan penerapan UU tersebut sejak diundangkan pada April 2008 dan diberlakukan sekira tahun 2010, dibuktikan oleh Pemkab Inhu, dan menjadi kabuaten pertama di Riau yang menerapkan UU KIP itu.

Pada prinsipnya, UU KIP ini mengharuskan kepada setiap badan publik, untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali yang bersifat rahasia negara.

Namun semua itu, tentu tidak terlepas dari dukungan penuh dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati Inhu, H Yopi Arianto.

Komitmen tersebut juga dibuktikan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak tahun 2011 melalui Keputusan Bupati Inhu Nomor 279 Tahun 2011.

Begitu diterapkan, PPID Inhu juga menjadi pertama di Riau, dan mengantarkan Inhu keluar sebagai daerah percontohan Pilot Project OGI (Open Government Indonesia) tahun 2011. Selanjutnya, di tahun 2014 Pemkab Inhu lansung membentuk Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM).

Alhasil, pada tahun 2014, Komisi Informasi (KI) Riau, juga menobatkan Inhu sebagai yang terbaik, ditandai dengan penyerahan piagam KI Award. Bahkan, penghargaan bergengsi tersebut diraih Kabupaten Inhu selama tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tidak hanya sebatas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui PPID Inhu, penerapan UU KIP tersebut juga diterapkan pada tingkat desa, dengan membentuk PPID desa. Sebelumnya, pada awal 2019, PPID Inhu telah melakukan workshop dan sosialisasi PPID ke setiap desa yang ada pada 14 Kecamatan di Inhu.

Tak cukup sampai disitu, pasca diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 125 Tahun 2017 terkait SOP PPID. Ditahun 2018 Pemkab Inhu melaunching aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Informasi (SI-PATIN).

Atas kerja keras tersebut, Pemkab Inhu kembali menerima penghargaan khusus KI Award, sebagai kabupaten Inspiratif dan Inovatif. Dan di tahun 2019 ini, Inhu kembali menyandang peringkat terbaik di Riau dalam penerapan keterbukaan informasi.

Dan itu juga mengantarkan Yopi Arianto, sebagai bupati atau kepala daerah paling berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan demikian, atas keberadaan PPID ini, masyarakat bisa mengetahui terkait kinerja pemerintah dengan mengajukan permohonan informasi, sesuai aturan yang berlaku.

Untuk diketahui, tiga penghargaan dari KI Award yang tidak pernah lepas dari Kabupaten Inhu sejak tahun 2016 lalu adalah, kategori pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan UU KIP.

Penghargaan khususnya kepatuhan penyampaian laporan layanan informasi publik, dan penghargaan kepada Bidang Informatika selaku pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas partisipasinya dalam mendorong implementasi KIP. (ADV)