JAKARTA (Mimbarkita.com) - Pengamat politik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebutkan, meski pada Pemilu 2019, PAN dan Demokrat mendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, saat ini suasana hati PAN dan Demokrat berada di pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. Hal itu ditunjukkan oleh komunikasi antarelite partai masing-masing.

"Memang tidak secara terang-terangan kedua parpol itu mendukung Jokowi-Ma'ruf usai pilpres, namun dalam komunikasi politik yang telah dibangun kedua parpol menunjukkan mendukung 01," kata Adi, di Jakarta, Sabtu (8/6/2019).

Menurut dia, Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah empat kali bertemu dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Begitu juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sudah dua kali berkomunikasi dengan Presiden Jokowi.

"Dalam pelaksanaan pilpres, parpol tidak ada ikatan khusus berkoalisi seumur hidup. Usai pilpres parpol bisa membangun komunikasi politik dengan siapapun, termasuk PAN dan Demokrat yang berkomunikasi dengan 01. Jadi, keluar dari koalisi tidak perlu ada deklarasi," kata Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini meyakini Demokrat akan keluar dari koalisi Prabowo-Sandi mengingat beberapa hari ini hubungan antara Gerindra dan Demokrat semakin memanas. Bahkan, politikus Demokrat yang sering berada di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean sudah jelas-jelas tidak lagi mendukung Prabowo-Sandi.

Kabar Demokrat merapat ke koalisi Jokowi semakin santer. Pemicunya, kedekatan Demokrat dengan partai pendukung pemerintah yang semakin terlihat jelas ketika anak sulung Presiden keenam RI SBY, AHY, rajin menemui Jokowi. AHY berkunjung ke rumah Megawati saat lebaran.

Namun, beda halnya dengan Gerindra dan PKS yang tetap solid berada di oposisi bila gugatannya kalah di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau gugatan Prabowo-Sandi kalah di MK, PAN dan Demokrat akan menawarkan diri siap berada di pemerintahan manakala dibutuhkan. Namun, beda halnya dengan Gerindra dan PKS yang tetap berada di oposisi. Gerindra dan PKS jelas tidak ingin Jokowi kembali menjadi presiden," ucap Adi Prayitno.(rmc)